Diduga Loloskan Pengurus Partai Gerindra Jadi PPS, KPU Ogan Ilir Terancam Kena PAW, Ini Kata Aktivis M Taqwa
Skandal ini mencuat setelah ditemukan bahwa beberapa pengurus Partai Gerindra diloloskan menjadi anggota PPS dalam seleksi yang seharusnya netral.
UMBARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir tengah menghadapi ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah terungkapnya skandal lolosnya pengurus Partai Gerindra menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis Ogan Ilir, M Taqwa.
Skandal ini mencuat setelah ditemukan bahwa beberapa pengurus Partai Gerindra diloloskan menjadi anggota PPS dalam seleksi yang seharusnya netral dan bebas dari intervensi politik.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme KPU Ogan Ilir dalam menjalankan tugasnya.
Pengamat masyarakat, M Taqwa, dalam wawancaranya menegaskan bahwa kejadian ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas penyelenggara pemilu.
"Jika benar KPU Ogan Ilir meloloskan pengurus partai menjadi PPS, ini bukan hanya pelanggaran etika tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas penyelenggara pemilu," tegas Taqwa kepada Umbaran.com, Rabu (29/5/²⁴)
Ancaman PAW terhadap anggota KPU Ogan Ilir ini menunjukkan bahwa sanksi serius dapat dijatuhkan jika terbukti adanya pelanggaran.
Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
"KPU harus menunjukkan integritas dan independensi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan tergerus," ucap Ketua NGO GEMAS ANTI ĶKN Ogan Ilir.
Kasus ini juga menambah panjang daftar persoalan yang dihadapi oleh KPU Ogan Ilir. Sebelumnya, kasus dugaan suap atau setor menyetor uang agar lolos jadi PPK. Kini kasus pengurus partai bisa jadi PPS.
"Soal kisruh pemilihan PPK belum usai, sudah mencuat lagi masalah PPS, memang KPU Ogan Ilir ini aneh-aneh," sebut Taqwa, Selasa (28/5/24).
"Kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan. KPU Pusat harus segera evaluasi mendadak dan memastikan bahwa proses seleksi PPS di seluruh Indonesia berjalan dengan jujur dan adil," ujarnya.
Taqwa menyarankan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Ilir harus lakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini.
Jika terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu bisa menindaklanjutinya sampai ke DKPP. Bukan tidak mungkin sanksi PAW akan mengancam terhadap anggota KPU Ogan Ilir yang terlibat.
"Hasil investigasi Bawaslu Ogan Ilir nanti dapat diumumkan dan langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan bebas dari intervensi politik di masa mendatang," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Kabupaten Ogan Ilir diduga meloloskan pengurus Partai Gerindra sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024.
Melly diduga kader dan pengurus aktif di Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Pemulutan Selatan, diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sedangkan Andrean sendiri diduga menduduki jabatan Wakil Bendahara bidang OKK Kecamatan Pemulutan Selatan.
Mereka disebut-sebut berhasil lolos dalam seleksi administrasi dan tes tertulis, meskipun diduga merupakan pengurus partai politik.
Keduanya dinyatakan lolos verifikasi administrasi calon PPS berdasarkan Pengumuman No:260/PP.04.1-PU/1610/2024 pada 14 Mei 2024.
Melly di desa Sungai Keli dan Andrean di desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan.
Anehnya, keduanya bisa melewati verifikasi administrasi KPU dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Berbagai spekulasi muncul mengenai alasan kelolosan ini, termasuk kemungkinan kelalaian, kesengajaan, atau bahkan ketidaktahuan pihak KPU.
Pihak KPU Ogan Ilir diharapkan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dugaan ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Proses Seleksi yang Dipertanyakan
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa dua pengurus Partai Gerindra lolos seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan ketelitian proses seleksi yang dijalankan oleh KPUD Ogan Ilir.
Pada Selasa, 14 Mei 2024, KPUD Ogan Ilir mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPS melalui Pengumuman No:260/PP.04.1-PU/1610/2024.
Pengumuman tersebut menyatakan bahwa ML dan AD telah lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis yang dijadwalkan pada 15 Mei 2024.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat keduanya diduga merupakan pengurus partai politik, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPS.
Keanehan semakin mencolok ketika keduanya kembali dinyatakan lolos dalam seleksi tertulis pada 19 Mei 2024.
Dari total 1.466 peserta, Melly dan Andrean berhasil melaju ke tahap selanjutnya, yakni seleksi wawancara yang digelar pada 22-23 Mei 2024.
Pengumuman dan Reaksi Publik
Pada Sabtu, 25 Mei 2024, KPUD Ogan Ilir menetapkan hasil akhir seleksi PPS dalam Pengumuman No.303/PP.04.2-PU/1610/2024.
Melly dinyatakan sebagai PPS terpilih untuk desa Sungai Keli, sementara Andrean gugur setelah tahap wawancara.
Pengumuman ini segera menuai kritik dan kecurigaan dari berbagai kalangan.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin dua orang diduga pengurus partai politik bisa lolos dalam proses seleksi yang seharusnya ketat dan transparan.
Beberapa pihak menduga adanya unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pihak KPUD Ogan Ilir.
Bahkan ada yang mengaku terkejut dan akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi ini. Salah satunya datang dari LSM Gerakan Masyarakat (GERMAS) Anti KKN.
Kritik dan Spekulasi
Banyak pihak merasa skeptis dengan hasil ini. Beberapa pengamat politik dan masyarakat menilai adanya indikasi kelalaian atau bahkan dugaan kesengajaan dari pihak KPUD Ogan Ilir.
Amrillah S.Sy ME, pengamat politik lokal Sumsel, menilai kasus ini sebagai sebuah tamparan bagi integritas KPUD Ogan Ilir.
"Jika benar ada pengurus partai yang lolos seleksi PPS, ini mencerminkan buruknya sistem verifikasi yang diterapkan. Hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu," ujar advokat ini kepada Tribunepos, Selasa (28/5/24).
Ketua LBH Harapan Rakyat Sumatera Selatan ini juga menambahkan bahwa kejadian ini bisa membuka peluang bagi partai politik untuk menempatkan orang-orangnya di posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu, yang seharusnya netral dan bebas dari pengaruh partai politik mana pun.
Sementara itu aktivis pengamat Pemilu dan Pilkada di Sumsel, Edison Wahidin, SH, MH berpendapat, bahwa inilah yang banyak tidak dipahami oleh panitia seleksi atau Pokja rekrutmen penyelenggara KPU di semua lini.
Padahal menurutnya, hal yang paling fundamental dalam proses seleksi administrasi itu, harus dicek data pribadi di SIPOL KPU
Kalau tahap awal ini lulus dari afiliasi partai, baru pemeriksaan berkas selanjutnya. Kalau seperti ini prosesnya, di mana tugas dan fungsi panitia atau Pokja. Demi menjaga integritas Pilkada ke depan harusnya dilakukan proses ulang kembali dari awal.
"Parah nian proses seleksi cak ini (seperti ini), jelas-jelas pengurus partai politik dan terdaftar di SIPOL, kok sampai bisa kecolongan lolos administrasi, apa kerja panitia (KPU)? Dak cross cek lagi apo?," ketus dosen salah satu perguruan tinggi di Sumsel ini, Rabu (29/5/24).
KPU Menuai Krisis Kepercayaan
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir menghadapi krisis kepercayaan setelah muncul dugaan bahwa dua pengurus Partai Gerindra berhasil lolos seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024. Kasus ini memicu pertanyaan serius tentang integritas dan profesionalisme KPUD Ogan Ilir.
Dugaan kelolosan pengurus Partai Gerindra sebagai PPS di KPUD Ogan Ilir merupakan isu serius yang mencederai prinsip netralitas dan independensi dalam penyelenggaraan pemilu.
Kejadian ini menuntut tindakan cepat dan tegas dari KPU untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang wartawan media ini dapatkan, Melly dan Andrean pagi hari ini, Rabu (28/5/24) sekitar pukul 11.00 Wib dipanggil pihak KPU Ogan Ilir.
Diketahui juga, kabaranya Melly merupakan anak dari salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Pemulutan Selatana tersebut.
Melly dan Andrean kabarnya juga merupakan masih saudara ipar, namun bedah desa tempat tinggal saja. Melly di desa Sungai Keli, dan Andrean di desa Mayapati.
Melansir dari pemantaun media warta terkini di website SIPOL KPU, hari ini Rabu (29/5/24) data kedua nama tersebut Melly dan Andrean telah hilang dari SIPOL. Padahal kemarin, Selasa (28/5/24) data tersebut masih ada di SIPOL.
Fraksi PDIP DPRD OI Angkat Bicara
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Amir Hamzah SH menyayangkan terpilihnya pengurus Parpol menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
“Ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, ada apa dengan KPUD Ogan Ilir,” kata Amir Hamzah, Selasa (28/5) melansir berita Warta Terkini.
Seharusnya, lanjut Amir Hamzah, sistem verifikasi administrasi KPU yang menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIAKBA) dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sudah cukup untuk memverifikasi calon peserta sejak pendaftaran. Apakah peserta benar-benar kader/pengurus Partai Politik atau tidak.
Sesuai Undang-Undang 7 Tahun 2017, Pasal 72 huruf e, menjelaskan bahwa syarat menjadi anggota PPS salah satunya tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
“Saya menilai ada indikasi perbuatan secara sengaja melawan hukum oleh KPUD Ogan Ilir dan juga PPS terpilih itu sendiri”. Terangnya.
Amir memaparkan bahwa selain verifikasi administrasi SIAKBA dan SIPOL, para peserta juga diminta menyampaikan berkas pendaftaran secara fisik ke kantor KPUD Ogan Ilir.
Ditambah lagi adanya pengawasan dalam setiap tahapan rekrutmen oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir.
“Bawaslu juga telah melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya Bawaslu Ogan Ilir sejak pendaftaran telah melakukan pengawasan dalam setiap tahapan rekrutmen ini,” katanya.
Jika Bawaslu Ogan Ilir benar-benar melakukan pengawasan, menurut Amir Hamzah seharusnya sudah ada tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan kepada KPUD Ogan Ilir dengan rekomendasi tidak meloloskan/ memberikan status tidak memenuhi syarat jika benar calon anggota PPS tersebut merupakan pengurus partai politik yang dimaksud.
“Kan tanda tanya besar di masyarakat bertambah lagi, ada apa pula dengan Bawaslu Ogan Ilir?,” kata Amir Hamzah.
Pantauan di SIPOL KPU, Selasa (28/5) sampai jam 20.00, NIK atas nama Melly ini masih terdaftar sebagai Wakil Ketua PAC Partai Gerindra Pemulutan Selatan.
Diduga setelah pemberitaan ini ditayangkan, oknum yang berkepentingan segera mencabut data PPS terpilih tersebut dari SIPOL sehingga sejak hari ini (29/5/24) sudah tidak terdaftar dalam SIPOL.
Tanggapan dari KPU
Hingga berita ini diturunkan, KPUD Ogan Ilir belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan tersebut. Konfirmasi yang dilayangkan oleh wartawan media ini tak dijawab baik oleh Ketua KPU Ogan Ilir, Masjidah, maupun Ketua Pokja Seleksi PPS KPU Ogan Ilir, Arbain. **
Baca Juga
Editor: SPH
Dapatkan update informasi pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Mail.umbaran.com, Yuk gabung di grup Telegram "UMBARAN", caranya klik link ini : JOIN NOW, kemudian bergabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.
